KULON PROGO-DINKOPUKM. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi bukan dimiliki oleh beberapa orang atau sekelompok orang, namun koperasi milik seluruh anggota. Sehingga dengan berdirinya sebuah koperasi diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang baik terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Terkait dengan hal tersebut pada Jumat (24/12/2021) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pembinaan perkoperasian di KUD Sari Mulyo, Kembang, Nanggulan dan di KSP Wijaya, Janti, Jatisarono. Hadir pada pembinaan tersebut Kabid Kelembagaan dan Pengawasan (Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA), Kasi Lembaga (Devi Yunara, SP), Kasi Pengawasan (Sutrisno Purwoto, SP) dan PPKL (Suwastri Asih, SE dan Isnaini Khoirun Nisa, SE).

Pada pembinaan di KUD Sari Mulyo hadir Ketua (Anton Sutopo), Sekretaris (Jemingin), Bendahara (Sakiman), dan Pengawas (Surandi dan Suprapto) serta beberapa karyawan. Anton Sutopo menyambut baik atas pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, karena ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi segera bisa dikomunikasikan dan bisa dicarikan solusinya. Sehingga Koperasi selaku binaan Dinas Koperasi UKM bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ir. Ambar Utami Renaningsih, MMA menyampaikan bahwa pembinaan ini merupakan kewajiban dari Dinas Koperasi UKM yang secara rutin akan dilaksanakan, bukan hanya apabila ada permasalahan saja, namun juga secara kewenangan dan kewajiban akan dilaksanakan, dengan harapan gerakan Koperasi di Kabupaten Kulon progo bisa semakin berkembang, termasuk di dalamnya adalah KUD Sari Mulyo.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut terungkap bahwa KUD Sari Mulyo telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) yang tujuannya untuk meraih sebuah pinjaman pengauatan modal dari perbankan. Namun dalam PAD tersebut terjadi kesalahan, karena ketika pengurusan melalui Notaris, pengusulannya adalah Badan Hukum (BH) Baru. Sehingga yang terjadi saat ini adalah doble BH untuk KUD Sari Mulyo.

Menanggapi hal tersebut Devi Yunara, SP menyampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa didiamkan, karena sebuah Koperasi tidak diperbolehkan memiliki dua BH. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya menjadi urusan Notaris untuk berkoordinasi dan menyurati Kementerian Hukum Dan HAM selaku Institusi yang mengeluarkan BH untuk menghapus salah satu BH, sesuai dengan kondisi Koperasi, dan yang disepakati oleh seluruh anggota Koperasi itu sendiri. Hal tersebut harus segera dilakukan untuk mendapatkan kejelasan BH mana yang akan dipakai oleh KUD Sari Mulyo.

Selain itu KUD Sari Mulyo juga menambah unit usaha yakni unit usaha simpan pinjam. Sutrisno Purwoto, S.IP menyampaikan apabila KUD mengelola unit simpan pinjam dengan bekerja sama dengan perbankan atau swamitra, tidak bisa dinilai kesehatan koperasinya, karena masih melayani bukan anggota Koperasi. Apabila menghendaki bisa dinilai kesehatannya, khususnya unit simpan pinjam, harus mengelola unit simpan pinjam dengan modal sendiri bukan swamitra. Hal tersebut akan dilakukan oleh KUD Sari Mulyo, dan saat ini sudah tidak melakukan kerjasama lagi dengan pihak perbankan (kerjasama swamitra), khususnya pada unit simpan pinjam.

Selanjutnya tim pembina menuju ke KSP Wijaya yang diterima oleh Karyawan (Ian) dan beberapa karyawan lainnya. Pada pembinaan di KSP Wijaya ditemukan permasalahan pada pembuatan neraca terkait dengan dana hibah dari program Koperasi terdampak PPKM, yang belum dimasukkan dalam neraca keuangan secara jelas.

Suwastri Asih, SE selaku PPKL menyampaikan dan menjelaskan bahwa dana hibah tersebut harus dimasukkan pada ekuitas atau modal sendiri, sehingga dana hibah tersebut bisa dikembangkan sebagai usaha simpan pinjam, yang bisa dimanfaatkan oleh anggota. Selain itu pengelolaan dana hibah agar dibuat neraca tersendiri sebelum dimasukkan dalam neraca induk, dengan tujuan dapat dilihat perkembangannya. Suwastri Asih, SE juga menandaskan bahwa laporan tentang dana hibah tersebut harus dilakukan secara rutin, disampaikan ke Dinas koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo.

Semoga dengan dilaksanakannya pembinaan perkoperasian secara kontinyu oleh Dinas Koperasi UKM, gerakan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo semakin maju dan berkembang, serta mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.